Notifikasi :

1. Hello selamat datang Website kami.

2. Jangan lupa komentar dan saran.

  • Posted by : Taufiq Sejati Sunday, March 20, 2011

    Kepemimpinan


    http://1.bp.blogspot.com/_AMM62Zd69hw/TOENLz7mWgI/AAAAAAAAADc/KcFc9EXUJ0Q/s1600/arti-sebuah-kepemimpinan_4166_l.jpg















    Dalam sejarah prahistoris, awal peradaban, abad pertengahan dan modern sampai hari ini, selalu terjadi perdebatan tak kunjung usai tentang bagaimana caranya mengurus masyarakat dan organisasi negara. Penguasa--baik sipil maupun militer, negarawan, wakil rakyat dan lembaga perwakilan, teoritikus, politikus, tokoh masyarakat, bahkan di tingkat akar rumput sekalipun--berulang kali dalam rentang waktu yang begitu panjang melakukan percobaan, mengalami kesalahan, memperbaiki kesalahan, jatuh dan bangun, untuk mencari cara yang paling tepat bagi masyarakat dan negaranya.

    Indonesia sendiri pernah mengalami sistem negara kesatuan, federalisme, dan kembali ke negara kesatuan dengan berbagai sistem pemerintahan, dari demokrasi terpimpin, demokrasi totaliter, militeristis, sampai demokrasi dengan segala embel-embel lain dengan sistem ekonomi yang sentralistis tetapi liberal sekalipun. Uji coba tersebut bisa berjalan secara damai dan elegan, tetapi sering kali juga memakan korban jutaan jiwa. Seperti sering dikatakan orang, perubahan cepat atau revolusi sering memakan anak-anaknya sendiri. Uji coba itu terus terjadi, sampai detik ini. Kata Bung Karno, revolusi belum selesai, mungkin ada benarnya. Kita berubah terus, hanya sayangnya kita tidak yakin bahwa perubahan yang terjadi saat ini menuju arah yang terbaik untuk kemaslahatan orang banyak.

    Sejarah membuktikan bahwa tidak peduli cara atau sistem apapun yang diterapkan--baik monarki, totaliterisme, totaliterisme komunal, militerisme, demokrasi komunal, demokrasi dengan perwakilan, demokrasi kolektif, konstitusionalisme, liberalisme, atau sistem dan acara apapun namanya dan dengan variasi apapun--kepemimpinan dari suatu masyarakat dan negara merupakan unsur kunci bagi pencapaian-pencapaian tujuan bersama masyarakat dan negara tersebut.

    Banyak orang mengatakan bahwa kalau suatu sistem sudah terinstitusikan dengan baku dan dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan, kita tidak perlu pemimpin (karismatis) lagi, tapi kita hanya perlu seorang Chief Executive Officer yang baik saja. Di lain pihak, banyak juga yang berpendapat bahwa walaupun suatu sistem banyak kekurangannya, bila dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang baik, tegas, adil, tidak pandang bulu dan mengetengahkan kepentingan orang banyak, maka tujuan-tujuan bersama suatu masyarakat dan negara bisa dicapai juga dengan efektif.

    Persoalannya menjadi bahwa sistem yang paling baik dan sempurna sekalipun, selalu menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat yang mengharuskan sistem selalu harus diuji kembali efektifitasnya. Pemimpin atau sekelompok pemimpin yang baik sekalipun bisa berubah, terbawa kepentingan politis atau bisnis, cenderung ingin berkuasa terus, dan akhirnya menghasilkan pemujaan pribadi yang salah kaprah serta pemusatan kekuasaan di segelintir orang atau kelompok tertentu.

    Kampiun-kampiun demokrasi di dunia tetap beranggapan bahwa demokrasi perwakilan tidak pernah salah. Kalau ada yang salah, maka itu kembali kepada subsistem lain dari demokrasi yang memang sudah mengandung bibit-bibit memporakporandakan demokrasi yang sedang bersemi atau sudah tegak. Korupsi, persepsi keagamaan, feodalisme, tradisi lokal, pemusatan kekuasaan di sedikit orang atau golongan, atau bahkan  birokrasi yang lambat merupakan sederet contoh bagaimana sistem yang demokrat bisa tergerogoti, menjadi aus, dan akhirya bukan menjadi pilihan ideal lagi.

    Partai Republik dan Partai Demokrat merupakan dua partai terbesar di Amerika Serikat yang bergantian berkuasa selama berabad-abad, dan berkesempatan luas membangun demokrasi di Amerika selama lebih dari 200 tahun. Di dalamnya tumbuh prinsip-prinsip good governance, good corporate governance, sistem perwakilan rakyat, check and balance, supremasi hukum, pasar bebas, kesetaraan di depan hukum, dan kesempatan-kesempatan merata di segala bidang. Tetapi sampai detik ini, masih saja terjadi skandal politik, ekonomi, hukum dan lain-lain yang menjadikan demokrasi ala Amerika bukan contoh ideal untuk negara-negara yang kemajemukannya--seperti Indonesia--tidak simetris dengan masyarakat Amerika.

    Bagaimanapun, kepemimpinan masih sangat penting di Amerika. Kita ingat bagaimana John F. Kennedy menggunakan kharismanya untuk mempromosikan demokrasi sampai ke ujung-ujung dunia. Dan dengan mengubah persepsi orang muda sedunia, dia ikut mengubah banyak wajah dunia. Kennedy bersama Kruschev dengan kebesaran jiwa mereka dan mengerti betul akan konsekuensi perang nuklir, mencegah perang dunia III dengan menyelesaikan insiden Teluk Babi. Tapi Kennedy juga yang memulai campur tangan Amerika di Vietnam, dan membawa Lyndon Johnson menyeret Amerika ke keterlibatan yang memalukan di Vietnam. Richard Nixon  ikut menentukan redanya perang dingin bersama-sama dengan Leonid Breznev, dan melupakan sejenak kepongahan Amerika dengan mengajak China untuk "berdamai" dengan diplomasi ping-pongnya. Tapi, Nixon juga yang mencoreng mukanya sendiri dengan skandal Watergate.

    Di Asia, kita melihat kepemimpinan Soekarno yang mempersatukan nusantara. Soekarno tidak pernah berhasil menumbuhkan kemampuan  rakyat untuk mandiri secara ekonomi. Sehingga rakyat yang lelah menjadi miskin, mempunyai secercah harapan ketika Soeharto berkuasa dengan sederet penasihat ekonomi yang pada waktu itu terlihat cemerlang.

    Kita melihat Mao Ze Dong yang menumbuhkan China menjadi raksasa dunia sejak long march-nya yang terkenal. Tetapi kemudian, mengubahnya menjadi sosok negara teror yang mengerikan semasa revolusi kebudayaan, yang memberi ilham buruk bagi pengikut-pengikutnya di negara-negara komunis lain di Asia. Kita melihat kepempinan China sekarang dengan program-program reformasinya yang mampu menciptakan suatu raksaksa ekonomi baru yang memodernisir China, menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai 10%, dan mampu memberi nafkah dengan lebih baik bagi lebih semilyar rakyatnya, serta masih konsisten dengan sistem politik sosialismenya yang tidak popular di dunia. Mudah-mudahan saja, China tidak sedang menggelumbungkan bubbles yang bila pecah nanti akan mengubah lagi wajah dunia.

    Kita juga melihat Mahatma Gandhi menumbuhkan bibit demokrasi terbesar di Asia. Tetapi India sekarang tetap miskin, korup dan menyisakan banyak persoalan sosial dan keagamaan. Contoh-contoh tadi bisa panjang, sistem berjatuhan dan bangun kembali dengan nama lain. Demikian pula para pemimpin jatuh bangun, berganti orang, tetapi akan tetap dengan dominan menentukan arah ke mana suatu masyarakat akan berjalan.

    Kembali membumi ke Indonesia. Lima tahun belakangan ini, jelas sekali bahwa pergulatan kita dengan sistem dan kepemimpinan tak pernah usai. Soeharto mencoba membangun sistem dan birokrasi dengan tangan besi. Pada saat yang sama, Soeharto merusak sistem dan birokrasi yang dibangunnya dengan represi, kekerasan, kejahatan kemanusiaan, dan korupsi kelompoknya. Tidak heran, kerusakan yang diakibatkan menjadi begitu masif dan harus ditanggung oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya, Habibie dan Gus Dur. Masing-masing dengan romantismenya terdorong oleh arus reformasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi tidak berbuat banyak membangun sistem dan kepemimpinan. Pemerintahan dan pemimpin sekarang, Megawati, harus diberi kesempatan menyelesaikan pemerintahannya sampai 2004, tetapi harus kita nilai dan awasi dengan ketat.

    Forum Rembug Nasional tahun 2000 di Bali pernah memberi prioritas kepada pemerintahan Gus Dur tentang hal-hal penting yang harus dilakukannya bersama dengan bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis multidimensi. Gus Dur gagal, dan kita memakluminya sebagai fakta sejarah. Megawati mempunyai konstitusi baru, TAP MPR, UU Propenas, UU Anti Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Anti Pencucian Uang, Perpu Anti Terorisme, dan sederet dasar hukum lainnya untuk melakukan reformasi besar-besaran.

    Reformasi hukum harus tetap berjalan. Tetapi hukum yang ada cukup dan bisa dimanfaatkan oleh pemimpin macam apapun untuk melakukan banyak hal dengan selamat, tanpa harus takut dituntut akuntabilitasnya kelak. Megawati juga punya the dream team di bidang ekonomi yang harusnya lebih efektif. Jadi, Mega punya modal dasar yang cukup untuk menoreh tinta emas di sejarah Indonesia untuk melakukan hal-hal besar menyelematkan bangsa ini

    Tapi, Megawati juga masih menyimpan Jaksa Agung M.A. Rachman yang berbohong tentang  hartanya, dan ketakutan Megawati memecat Rachman lebih karena ketakutan bahwa akan banyak sekali bawahannya yang ternyata juga tidak jujur seperti Rachman. Sehingga kalau Rachman dipecat, Mega takut akan berakhir nyaris tanpa pembantu. Pembantu presiden atau pemimpin Indonesia tidak kita harapkan mendekati moralitas nabi. Sebagian besar kita menyandang dosa masa lalu. Ada yang ikut terpercik darah, ada yang ikut menikmati iklim koruptif, ada yang tahu semua tetapi tidak melakukan apa-apa, dan sebagainya dalam berbagai derajat keterlibatan.

    Sebagian bayangan kita memang masih terjerat di masa lalu, bahkan banyak di antara kita masih menapakkan satu kaki kita di masa lalu. Rakyat banyak sebenarnya cukup realistis dan nrimo. Hanya politikus yang sok bersih dan banyak tuntutan. Yang dibutuhkan dari para pemimpin sekarang sebenarnya sekadar kejujuran, transparansi, dan kemauannya melibatkan masyarakat luas untuk memutuskan hal-hal penting dalam mengelola negara ini.

    Kalau Mega masih mau menggunakan kesempatannya setahun lebih ini untuk menoreh sejarah Indonesia dengan kaligrafi yang indah, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukannya dengan modal-modal dasar tersebut di atas:

    Pertama, untuk mendapatkan kembali trust yang telah memudar cepat, Mega harus mampu menampakkan wajah pemerintahnya yang lebih bersih. Persoalannya bukan karena pembantunya hanya korupsi satu dua rumah seharga semiliar rupiah, tetapi trust hanya bisa diperoleh kembali kalau di sana ada kejujuran dan komitmen untuk menjadi bersih. Memecat Rachman dan sederet pembantunya yang tidak jujur atau tidak kompeten adalah syarat utama untuk merebut kembali kepercayaan rakyat.

    Kedua, Mega perlu meyakinkan semua komponen bangsa ini dan duduk bersama pimpinan MPR dan DPR serta pimpinan-pimpinan parpol untuk meneruskan reformasi konstitusi, dan memberdayakan serta memberikan kewenangan lebih besar kepada komisi konstitusi. Reformasi hukum dan ekonomi lanjutan untuk memberi dasar bagi bangsa ini untuk mengubah dirinya menjadi salah yang terdepan di Asia Tenggara atau mungkin Asia, hanya bisa dilakukan kalau reformasi konstitusi sebagai landasan dasarnya dengan cepat bisa diselesaikan.

    Ketiga, korupsi masa lalu dan masa kini, kalau tidak diselesaikan dan dicegah, akan menjadikan bangsa ini tanpa masa depan. Mega akan ikut bersalah bila mana Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk tidak diperkuat, dipilih dari orang-orang terbaik, dan  didukung untuk melaksanakan tugasnya tanpa cadangan agenda apapun.

    Keempat, penyelesaian masalah restrukturisasi perbankan dengan memberikan release and discharge kepada para konglomerat yang mentaati perjanjian dengan Pemerintah (BPPN) harus dianggap sebagia bagian dari proses rekonsiliasi nasional dengan seluruh komponen bangsa ini yang harus diprogram dengan cermat, dengan urutan pertama pada penyelesaian restrukturisasi perbankan, penyelesaian masalah Aceh dan Papua, serta konflik antaretnis di berbagai daerah.

    Program rekonsiliasi selanjutnya adalah tentu bagaimana menyelasaikan masalah-masalah tersisa dengan korban pembantaian sekitar tahun 1965, konflik dengan golongan dan organisasi Islam, masalah-masalah dengan orde baru, penyelesaian dengan para pelaku kejahatan kemanusiaan--termasuk dari kalangan TNI, penyelesaian dengan para koruptor, dan sebagainya. Kalau penyelesaian masalah para konglomerat tidak diartikan sebagai bagian dari program rekonsiliasi, tuntutan akan rasa keadilan bisa menjelma menjadi bom waktu yang disimpan di sudut tersembunyi, yang bisa meledak kapan pun di tengah-tengah kita, di kala kita merasa hidup sudah berjalan normal dan tenteram dengan korban-korban yang kita tidak tahu siapa nanti.

    Kelima, kita semua sudah diberi pelajaran yang baik bahwa semua masalah kita bisa bermuara di pengadilan. Pada saat mana, kita semua tahu bahwa masalah kita akan diselesaikan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak kompeten, korup dan kotor, serta banyak dititipi pesan-pesan politis. Pedang "keadilan" tidak bermata yang mereka tebaskan bisa memakan siapapun yang berdosa maupun tidak berdosa, termasuk pemerintahan Mega dengan para pembantu, birokrasi, anggota keluarga, punakawanan dan dayang-dayangnya.

    Kalau semua ingin proses peradilan berjalan di relnya yang benar  di mana hukum dan keadilan berjalan beriringan--maka tidak ada alternatif selain mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara. Ada keengganan yang salah kaprah dari pemerintahan Mega untuk tidak mau mereformasi lembaga peradilan dengan anggapan bahwa peradilan yang bebas tidak patut dicampuri.

    Peradilan kita tidak pernah bebas selama mereka tunduk pada uang, tekanan penguasa, tekanan politik, dan tekanan apapun. Ini fakta yang terjadi selama ini. Jadi mereformasi badan peradilan bukan campur tangan eksekutif. Reformasi peradilan oleh eksekutif adalah bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Mereformasi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya adalah amanat konstitusi yang harus dilakukan oleh eksekutif. Kegagalan dan kelambatan melakukan hal itu merupakan pelanggaran atas amanat konstitusi dan penghianatan atas kepercayaan rakyat.

    Kalau lima prioritas itu dilakukan oleh Mega atau setidaknya dirintis oleh Mega, maka dia bisa mengklaim untuk tidak malu menjadi anaknya salah satu pendiri bangsa ini. Mega bisa menorehkan kaligrafi indah sebagai pemimpin besar negeri ini. Mega bisa jadi punya bekal cukup untuk kampanye pemilihan presiden baru tahun 2004. Atau setidaknya, Mega bisa mengambil hati rakyat kebanyakan dan dikenang di hati mereka sepanjang zaman. Dan, itu seharusnya sudah cukup buat Mega yang mengaku sebagai Ibu dari orang-orang kecil dan tidak berdaya. Persoalannya, tidak ada siapapun di antara kita yang tahu apakah Mega mampu melakukan langkah-langkah prioritas itu.

  • Copyright © 2017 - KIRITO-LOVERZ

    KIRITO-LOVERZ - Powered by Blogger - Designed by CUCU Taufiq Sejati